Perihal Masalah Penyerahan Hunian 187 Apartemen di Jakarta, Anies Akan Menegakan Peraturan Perundangan

apartemen
Ilustrasi Apartemen, Anies Baswedan PILGUB DKI Jakarta

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan menemukan kesamaan permasalahan hunian terjadi di 187 apartemen di Ibu Kota. Dalam kunjungan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut, Anies menilai permasalah itu terjadi karena tidak adanya kepastian hukum dalam penyerahan hunian antara pengembang dan pihak pembeli apartemen.

‎”Di Jakarta ada 187 apartemen dan mayoritas apartemen memiliki masalah yang sama. Belum ada penyerahan antara pengembang dengan warga dan ini problem besar yang nggak kelihatannya sekarang. Kami ingin masalah ini diselesaikan dan ada keadilan di Jakarta,” kata Anies di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (2/4/2017).

Melihat situasi ini, Anies menegaskan apabila dirinya terpilih menjadi Gubernur di Ibu Kota Jakarta, Dia akan bekerjasama dengan Pemrov DKI untuk memberikan kepastian hukum dalam menegakkan aturan bagi penduduk di Jakarta.

“Kami Komitmen untuk menegakan peraturan perundangan dan kita ingin keadilan hadir di Jakarta. Jadi Jakarta itu jadi kota yang maju bersama. Semua mendapatkan kesempatan maju” ujar Anies.

Praktek-praktek ilegal yang pernah terjadi juga menjadi sorotan tajam bagi pasang calon Gubernur nomor urutan 3 ini. Anies menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah melaksanakan undang-undang. Jangan sampai ada praktik-praktik tidak sesuai dengan peraturan perundangan terjadi kembali. Itulah yang menjadi komitmen Anies-Sandi.

 

Sumber: Okezone

Advertisements

Sandiaga Akan Tuntaskan Laporan Keuangan DKI Jika Terpilih Jadi Pilgub 2017

Jakarta sebagai ibu kota negara seharusnya memberi contoh ke daerah lain terkait laporan keuangan yang transparan dan kredibel, hal ini diungkapkan oleh Calon gubernur (Cagub) DKI dari Partai Gerindra, Sandiaga Salahudin Uno. Tetapi, fakta yang terjadi di tiga tahun berturut-turut Pemprov DKI mendapat predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangannya

Sandiaga meyatakan, jika terpilih kelak, ia akan menjadikan predikat laporan keuangan menjadi salah satu prioritas di 100 hari pertama kerja. Di 2017, laporan keuangan dari DKI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena sudah 3 tahun DKI Jakarta wajar dengan pengecualian. Sangat disayangkan karena Jakarta merupakan ibu kota, tidak memberikan
inspirasi pada daerah lain, sementara banyak yang bagus

Hal utama yang menyebabkan Pemprov DKI diganjar rapor merah, menurut Sandiaga adalah terkait penyerapan anggaran dan penyusunan laporan keuangan yang belum kredibel. Sehingga DKI perlu membuka sistem keuangannya menjadi lebih transparan dan akuntabel. Jika dia terpilih nanti Sandiaga sebagai akuntan akan menyelesaikannya di 100 hari pertama.

Menurut Sandiaga, kemampuan Pemprov DKI dalam mengelola anggaran akan bisa terserap dengan baik masih diragukan. Hal itu terbukti dengan predikat mengenai laporan keuangan yang dalam tiga tahun terakhir mendapat WDP. Selain itu, kemampuan pengelolaan keuangan, oleh Pak Gubernur dan Pemprov sangat minim. Dibutuhkan seorang yang menjadi pimpinan yang bisa betul-betul mengerti bagaimana penyerapan anggaran, bagaimana menciptakan laporan keuangan yang kredibel dan bisa diterima oleh auditor.

sumber: Okezone

Sandiaga Uno Optimis Maju ke Pilgub DKI 2017

Bakal calon gubernur dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno akan berupaya merebut hati dari pemilih yang belum menentukan pilihannya pada pilgub DKI 2017. Sandi akan melakukannya dengan cara langsung turun ke bawah dan menyerap aspirasi masyarakat.

Sandi mengungkapkan bahwa ia menginginkan Jakarta ke depan bisa lebih cerah. Bagi anak muda, tidak khawatir dengan lapangan pekerjaan, bagi ibu-ibu tidak khawatir dengan harga sembako dan masyarakat, juga tidak khawatir akan digusur.

“Kita memilih dengan cinta kasih dan membawa Jakarta lebih baik. Saya yakin masyarakat Jakarta ingin punya pemimpin baru Februari 2017 mendatang,” tukas Sandiaga.

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, memastikan akan mendeklarasikan dukungan terhadap Sandiaga Uno sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta

Hasbi mengatakan bahwa seluruh pimpinan cabang PKB Jakarta telah sepakat untuk mengusung Sandiaga karena dianggap memiliki karakter yang cocok untuk memimpin Ibu Kota. Terkait dukungan ke Sandi, PKB juga meminta pendapat dan dukungan dari para alim ulama Jakarta

Sementara itu forum RT/RW menyatakan untuk mendukung Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta 2017. Forum RT/RW ini intens berkomunikasi dengan elemen masyarakat yang pro kepada rakyat dan memiliki visi yang sama dengan mereka. Bahkan mereka sangat yakin menjatuhkan pilihannya kepada bakal calon gubernur dari Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Mereka berharap semoga ke depan Forum RT/RW semakin besar dan bisa bekerja sama dengan gubernur terpilih nanti. Mereka yakin bahwa Sandi memiliki kriteria sesuai yang mereka harapkan sehingga masyarakat makin solid melawan pimpinan yang zalim.

sumber: Okezone

Politik Uang Jadi Ancaman Serius Jelang Pilkada Serentak 2017

Gelaran pemilihan umum (pemilu) kerap dicederai tindakan tidak bertanggung jawab, seperti praktik politik uang. Hal itulah yang membuat masyarakat tak mendapatkan pendidikan politik secara benar.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menegaskan akan menindak tegas pelaku dan penerima politik uang di Pilkada Serentak 2017. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi kecurangan yang kerap terjadi.

Menjelang Pemilu Serentak 2017, salah satu pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah, menyatakan kerawanan yang tertinggi adalah adanya transaksi rupiah dalam proses pemilu.

Bawaslu meminta masyarakat dan siapa pun untuk berperan aktif dalam mewujudkan demokratisasi di Indonesia. Jika saat proses dan pelaksanaan Pemilu ditemukan kecurangan, maka masyarakat harus segera melaporkan.

Nasrullah sangat mengkhawatirkan hal ini karena ‘mahar politik’ pada saat Pilgub merupakan potensi besar kecurangan yang dapat dilakukan oleh siapapun. Nasrullah juga mengharapkan agar media membantu Bawaslu dalam pendistribusian informasi terkait Pilgub agar bisa dicegah sedini mungkin. Para kandidat yang bertarung seharusnya mampu menciptakan iklim kompetisi yang positif dan masyarakat jangan selalu diajarkan politik praktis seperti itu karena ini merupakan cara pembodohan dan tidak manusiawi.

Bawaslu akan terus melakukan sosialisasi tentang bahaya praktik politik uang dan mengingatkan akan ada sanksi tegas kepada pelaku dan penerima transaksi tersebut. Akan tetapi jika mahar politik ini tetap dilakukan maka akan dikenanakan sanksi, seperti diberlakukannya diskualifikasi dan pidana.

sumber: Okezone

Cuti Kampanye Calon Petahana Kepala Daerah untuk Jaga Netralitas

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menjelaskan bahwa kewajiban cuti selama masa kampanye bagi calon petahana kepala daerah bertujuan untuk menjaga netralitas dan kesetaraan semua calon. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa kampanye ini dilaksanakan untuk menjaga netralitas, kesetaraan dan keadilan antara sesama calon yang lain. Sebagai calon petahana atau bukan semua mempunyai hak dan kewajiban, serta mempunyai kesempatan yang sama.

Menanggapi pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengatakan tidak akan cuti dan tidak akan kampanye, Tjahjo tetap berpegang pada UU Pilkada, sambil menunggu KPU merampungkan peraturan teknis berupa PKPU. Tjahjo menambahkan nantinya PKPU-lah yang akan mengatur mekanisme kampanye bagi semua calon kepala daerah.

“Soal Pak Ahok mengajukan ke MK, itu hak dia. Dia mengatakan apa pun keputusan MK harusnya ya harus taat. Kita tunggu saja. Tapi PKPU tetap jalan terus, jangan sampai ini mengganggu karena sudah sesuai UU yang ada,” ucap dia.

Jika nanti Ahok tetap bersikukuh enggan melakukan kampanye, maka Ahok harus menegaskan definisi dan kegiatan yang termasuk kampanye. Jangan sampai, Ahok memanfaatkan program pemerintah untuk kampanye sedangkan ia tidak mengambil cuti dan telah menyatakan tidak akan berkampanye.

“Sekarang harus dijabarkan, pemahaman kampanye di antara kita sendiri sekarang beda. Misal enggak kampanye, pada saat hari kampanye seorang kepala daerah yang dia calon kepala daerah, meresmikan program, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, kan juga repot,” ujar Tjahjo.

Kepastian terkait mekanisme kampanye harus menunggu keputusan dari PKPU yang masih digodok oleh KPU dan menunggu detail peraturan KPU. Dan hasil apapun yang dihasilkan PKPU nantinya diharapkan semua calon petahana dapat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

sumber: Okezone